BEM Universitas Riau

2010-03-14T21:03:00.003-07:00

2010-03-14T21:03:00.001-07:00

2010-03-14T21:02:00.002-07:00

2010-03-14T21:02:00.001-07:00

2010-03-14T21:01:00.001-07:00

2010-03-14T20:59:00.004-07:00

2010-03-14T20:59:00.001-07:00

2010-03-14T20:56:00.000-07:00

Saat yang dinanti, Pelantikan BEM dan BLM Universitas Riau periode 2009-2010

2010-03-10T00:00:00.001-08:00

Tepat hari selasa, 23 Juni 2009 saat yang dinantikan oleh pengurus BEM dan BLM Universitas Riau yang baru. Pelantikan yang diagendakan pada tanggal tersebut, akhirnya terselenggara dengan baik. Bertempat di Auditorium FMIPA UNRI, Pengurus BEM dan BLM dilantik oleh Rektor Universitas Riau yang diwakilkan oleh Pembantu Rektor III, Bapak Rahmat, MT. Hadir pula Pembantu Dekan III Fakultas Hukum, Presiden BEM UNRI Demisioner Hendra Gunawan dan Ketua BLM Demisioner Agung Nugroho beserta staf BEM dan BLM demisioner.

Anshori dan Azman Syah yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa pada Pemira 2009 lalu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menggerakan organisasi mahasiswa. Dengan motto Melayani dan Berprestasi mereka mengusung Kabinet Seperjuangan untuk melaksanakan agenda-agenda BEM UNRI ke depan. BEM yang terdiri dari 93 pengurus termasuk Presma dan WaPresma akan menggerakan roda kemahasiswaan UNRI.

Ketua BLM terpilih Heriyanto juga memberikan semangat kepada seluruh mahasiswa untuk aktif memberikan kontribusi kepada UNRI. BLM terdiri dari 27 orang.

Semangat untuk semua pengurus BEM dan BLM UNRI yang baru.

wapresma

2010-03-09T23:50:00.000-08:00

WAKIL PRESIDEN MAHASISWA

Nama : Azman Syah

NIM : 0501120084

Semester : VIII (delapan)

Tempat / tanggal lahir : Batam/05 Agustus 1987

Alamat : Jl. Bangau sakti, panam/ asrama karimun

Motto : Berjalan tanpa keraguan, tebarkan manfaat kapan dan dimanapun

Hobby : Olahraga, Travelling, Baca

Email : prof_azmansyah_05@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

SDN 001 Kundur/Kab.Karimun 1993-1999

SMPN 1 Kundur/Kab.Karimun 1999-2002

Sma 4 (Binaan) Karimun 2002-2005

Universitas Riau/Fisip/Hub.Internasional 2005- ….

Pengalaman Organisasi

Staff Kaderisasi LSMI Almadani 2006-2007

Staff Diklat KPKM Unri 2006-2007

Staff Diklat Fosma 165 Kepri 2007-2008

Ketua II IPPMKK (Karimun) Pekanbaru 2007-2009

Ketua Umum LSMI Almadani 2007-2008

Ketua Umum BLM FISIP Unri 2008-2009

Training yang diikuti

Leadership Management Training - KOMAHI

LMKA I IPPMKK-Pekanbaru

SIDIK - LSMI Almadani

Training Dasar Organisasi

LMKO - IMPKR

Dauroh Marhalah I - Kammi

Training ESQ 165 Angkatan Vi Riau

presiden mahasiswa

2010-03-09T23:44:00.001-08:00

PRESIDEN MAHASISWA

Nama : Ansori

Nim : 0505120089

Tempat/tanggal lahir : Bengkalis, 11 April 1986

Prodi : Pendidikan Matematika

Semester : VIII( Delapan )

E-mail : Arie_9786@yahoo.com

Motto : ”Terlahir Untuk Sukses”

Riwayat Pendidikan

1. MDA Hidayatuttholibin Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis (1993-1998)

2. SD N. 06 Rangsang (1994-1999)

3. SMP N. 1 Rangsang (1999-2002)

4. SMA N. 2 Pekanbaru (2002-2005)

5. Pendidikan Matematika FKIP UNRI (2005 – sekarang)

Pengalaman Organisasi

1. Ketua OSIS SMP N. 1 Rangsang (2000-2001)

2. Ketua Bidang Iman dan Takwa OSIS SMA N. 2 Pekanbaru (2003-2004)

3. Anggota PT Sosmas Almaidan FKIP UNRI (2006-2007)

4. Anggota biro pendidikan dan pengembangan kreativitas (P2K) Himapentika FKIP UNRI (2006-2007)

5. Ketua Divisi Kaderisasi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Rangsang (IP2MR)

6. Anggota Arsip, data dan publikasi Komisi Pemberdayaan Kelembagaan Mahasiswa (KPKM) BEM UNRI (2007)

7. Anggota kebijakan publik KAMMI komisariat tambusai (2007)

8. Bupati Mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP UNRI (2007-2008)

9. Anggota Kebijakan Publik KAMMI komisariat Tambusasi (2008)

10. Dewan pembina Himapentika Training Centre (HaTC) 2007-2008

11. Presiden Direktur tim Revolusi Akademisi( ReAksi ) FKIP

12. Gubernur mahasiswa FKIP Universitas Riau (2008-2009)

Daftar Pelatihan Yang Pernah Diikuti

1. Pesantren kilat Dispora dan Depag kota Pekanbaru 2002

2. Pelatihan Olimpiade Fisika menuju Asian Physic Olympiade (AphO) 2004

3. Latihan Kepemimpinan dan Pengkaderan Pengurus I (LKPP 1) HIMAPENTIKA FKIP UNRI (2006)

4. Studi Islam Mahasiswa Kependidikan (SMAK) Almaidan FKIP UNRI (2005)

5. Pelatihan Manajemen Oganisasi (PMO) Almaidan FKIP UNRI (2006)

6. Dauroh Akademis 2006 ”menjadi kader cerdas dan berprestasi” UKMI Ar-Royan UNRI

7. Latihan Kepemimpinan dan Pengkaderan Pengurus II (LKPP II) HIMAPENTIKA FKIP UNRI (2007)

8. Dauroh Marhalah 1 (DMI 1) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) tahun 2007

9. Training Akademis ”Revolusi Akademik” (2008)

BAKTI SOSIAL KABINET PLUS

2009-01-17T19:19:00.000-08:00

KEPOMPONG PENDIDIKAN

2009-01-06T18:59:00.001-08:00

Oleh : Hendra Gunawan / Presiden Mahasiswa
Persaingan global yang sangat ketat menuntut setiap bangsa untuk menyiapkan generasi-generasi tangguh। Demikian juga dengan Indonesia, kita memerlukan sumberdaya manusia (SDM) paripurna। Manusia yang cerdas, sehat, jujur, berakhlak mulia, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi। Karena itu, pendidikan sebagai jalur utama pengembangan SDM dan pembentukan karakter adalah kata kunci dalam menentukan nasib bangsa. Dalam kaitan ini, mutu pendidikan di Indonesia harus terus ditingkatkan agar bangsa Indonesia mampu bersaing dengan negara lain.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 60% penduduk Indonesia adalah lulusan SD ke bawah। 19 % lulusan SMP dan sekitar 18% lulusan SMA. Sisanya adalah kaum-kaum beruntung yang berhasil merasakan indahnya bangku kuliah. Data ini diperkuat hasil rapid assessment yang dilakukan oleh Depdiknas, Bappenas dan Bank Dunia pada tahun 2001. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 akan berjumlah sekitar 254,2 juta jiwa. Dari jumlah ini kelompok usia 19-25 tahun diperkirakan berjumlah 25 juta jiwa yang sekitar 25% nya diperkirakan mengenyam pendidikan tinggi.

Perkiraan ini tentu jauh tertinggal dari Negara-negara maju yang jumlah presentase masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi sudah menyentuh bahkan lebih dari 50%.
Kondisi ini memperparah dunia pendidikan kita saat ini। Fakta sosial menunjukkan sekitar 15 juta jiwa Indonesia masih terjerembab dalam jurang kenistaan bernama buta huruf.

KESADARAN PENDIDIKAN
Secara sosiologis pendidikan berfungsi sebagai sosial elevator, sarana sosial yang dapat mengubah nasib seseorang berkebalikan dari sebelumnya. Karena pendidikan ini sangat penting yang membuatnya dicantumkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) tahun 1966 sebagai hak dasar setiap manusia.
Gayatri Spivak pernah berpendapat bahwa pendidikan adalah the most powerfull things dalam konteks kontrol sosial masyarakat। Dalam kehidupan bernegara mutlak adanya kontrol sosial masyarakat terhadap penguasa negeri। Karena itu semua praktek diktatorisasi ataupun keberpemimpinan sepihak gaya orde baru akan dapat dicegah. Problemnya akankah efektif aktifitas kontrol sosial itu manakala dihadapkan pada tingkat pemerataan kesempatan dan kualitas pendidikan itu sendiri di ujung tanduk?

Perlu adanya kesadaran peran dari dunia pendidikan dalam mencetak atau menghasilkan alumni-alumni yang berkualitas. Paling tidak dunia pendidikan harus bisa melahirkan generasi yang K2P (Kompeten, Kontributif dan Profesional). Memiliki kompetensi adalah syarat mutlak yang harus dihasilkan oleh wahana pendidikan, sehingga mampu bersaing di tengah arus globalisasi. Kompetensi menjadi standar kepakaran dalam mencetak kader-kader intelektual. Kompetensi juga harus di selaraskan dengan kemampuan untuk berkontribusi dan profesional dalam memainkan peranan kebangsaan, karena jika tidak maka akan terjadi ketimpangan dalam mengelola bangsa ini.
Pendidikan harus mencetak orang-orang yang kontributif dan profesional, sehingga tidak hanya menghasilkan generasi-generasi robot yang tidak peduli dengan lingkungan sosial kemasyarakaatan। Kompetensi intelektual jika tidak diiringi dengan kepekaan sosial untuk berkontribusi maka akan melahirkan generasi individualis yang hanya mementingkan diri sendiri. Maka sudah saatnya para intelektual pendidikan menyadari peran yang akan dimainkan baik saat mengenyam pendidikan juga setelah keluar dari institusi pendidikan. Sehingga dunia pendidikan tidak lagi melahirkan barisan robot yang siap diperintah dan siap dihancurkan.

IMPORTANT THINK!

2008-12-26T20:00:00.000-08:00

PEMBERITAHUAN
Batas Terakhir Pembayaran SPP

Paling Lambat Tanggal 17 Januari 2009
"Jangan Sampai Masalah Keterlambatan Pembayaran SPP Berulang Setiap Semesternya"
Tidak Ada Lagi Perpanjangan Waktu Pembayaran
Hidup Mahasiswa !!!

Departemen Hukum dan Advokasi

Kabinet PLUS

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau

CATATAN HITAM UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN

2008-12-26T05:53:00.000-08:00

Hendra Gunawan
(Presiden Mahasiswa BEM UNRI)

Pasal-pasal dalam UU BHP memang sepintas tidak bermasalah. Namun jika kita mencermatinya dari perspektif FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS, akan tampak jelas akar permasalahan yang sesungguhnya. Secara filosofis BHP menempatkan pendidikan pada ranah hukum privat. Konsekuensi logis dari hukum privat, pendidikan akan dilihat sebagai komoditas, bukan hak dasar warga negara. Pendidikan seharusnya diatur dalam ranah hukum publik. Konsekuensi lainnya institusi pendidikan (sekolah atau universitas) akan ditata kelola seperti perusahaan, sehingga bisa dipailitkan (bangkrut/ditutup/dilikuidasi).

Adapun secara sosiologis penerapan BHP menuntut kesiapan baik kemandirian maupun manajemen dari institusi pendidikan. Dengan kondisi pendidikan Indonesia yang masih carut-marut seperti ini (infrastruktur buruk, tenaga pengajar minim, dll) dapat diprediksi bahwa kita belum siap menerapkan BHP sebagaimana sistem pendidikan di negar-negara maju. Sebagai contoh : universitas sebesar UI atau UGM saja yang katanya WORLD CLASS belum bisa mandiri, masih membebani biaya oprasional pada mahasisiwa (uang kuliah naik, buka jalur “khusus”). IPB yang mempunyai daya tampung mahasiswa baru sebesar 2300 kursi ternyata hanya dapat meluluskan 300 mahasiswa baru yang murni dari nilai SMNPTN, sisanya dilelang kepada instansi-instansi swasta atau pemerintah yang mampu membeli harga bangku kuliah yang cukup mahal (kantor berita antara, red). Belum lagi masalah trasparansi dan akuntabilitas pengelolaan universitas yang masih jauh dari harapan. Lantas apa yang terjadi jika hal yang sama juga diterapkan pada SD, SMP dan SMA (sebagaimana yang terdapat dalam UU BHP) dimana pengelolaan manajemannya masih sangat sederhana? Dimana anak-anak miskin negeri ini kemudian akan sekolah??

PENGESAHAN RUU BHP

Pengesahan RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) menjadi undang-undang merupakan hal yang tidak diinginkan dan menyakitkan hati rakyat Indonesia. Karena di dalam UU BHP yang baru disahkan ini terdapat pasal-pasal yang tidak pro rakyat dan terkesan menjadikan sektor pendidikan sebagai lahan komersialisai.

1. Pendanaan dalam BHP

Pendanaan di dalam BHP merupakan bentuk pengurangan peran pemerintah dalam sektor finansial pendidikan. Di dalam pasal 41 ayat 4 disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung paling sedikit 1/3 (sepertiga) biaya operasional pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah (SMA, ed.) berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan. Kemudian di pasal 41 ayat 8 disebutkan Biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan menengah (SMA, ed.) berstandar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan pada BHPP atau BHPPD paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional.

Kemudian muncul pertanyaan berikutnya, lalu siapakah yang akan memenuhi kekurangan 1/3 dari biaya operasional pendidikan menengah (karena tidak diatur dalam UU)? Dan ketika 1/3 biaya operasional ditanggung oleh peserta didik (Siswa SMA), mampukah?

Lalu bagaimanakah dengan Perguruan Tinggi?

Pasal 41 ayat 6 menyebutkan Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung paling sedikit ½ (seperdua) biaya operasional, pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan. Kemudian di pasal 41 ayat 9 Biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan tinggi (perguruan tinggi) berstandar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan pada BHPP paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional.

Kemudian muncul pula pertanyaan, siapakah yang akan memenuhi kekurangan 1/6 dari biaya operasional pendidikan tinggi (karena tidak diatur dalam UU)? Dan ketika 1/3 biaya operasional ditanggung oleh peserta didik (Mahasiswa), mampukah?

(PERINGATAN : Jangan melihat “nominal angka” yang hanya 1/6 atau 1/3, karena jika konversikan ke dalam biaya operasional pendidikan, jumlahnya minimal mencapai puluhan sampai ratusan miliyar rupiah)

Dengan kondisi ekonomi yang serba sulit serasa mencekik leher, mungkinkah masyarakat miskin bisa ikut merasakan pendidikan. Walaupun di dalam pasal 46 ayat 1 dikatakan bahwasanya BHP wajib menjaring Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru. Namun pasal ini menunjukkan sikap keragu-raguan pemerintah, kenapa minimal hanya 20%? Karena dengan standar minimal yang cukup kecil ini, akan menjadi alasan bagi institusi BHPP dan BHPPD untuk memenuhi standar yang paling minimal (karena tidak menyalahi UU). Padahal rakyat Indonesia hari ini sedang dalam kondisi yang teramat sulit.

2. BHP Ibarat Perusahaan

Pasal 57 menyebutkan bahwasanya sebuah badan hukum pendidikan bisa dibubarkan karena dinyatakan pailit. Persis seperti perusahaan, ketika perusahaan pailit maka perusahaan itupun dibubarkan. Mari kita renungkan sejenak, seandainya ada Pendidikan Menengah atau Perguruan Tinggi yang tidak mampu membayar biaya operasional haruskah dibubarkan? Atau bagaimana jika dalam suatu kabupaten hanya terdapat 1 atau 2 sekolah? Lalu dikemanakan peserta didiknya? Sekali lagi ini institusi pendidikan bukan perusahaan.

Di dalam Badan Hukum Pendidikan, ada kebebasan institusi pendidikan untuk membuka lahan bisnis dalam memenuhi/menutupi biaya operasional (seperti: membuka SPBU, hotel,dll). Sekali lagi mari kita renungkan ketika institusi pendidikan sudah melakukan bisnis maka apa jaminannya tidak terjadi perpecahan terhadap konsentrasi/fokus antara mendidik atau mengelola lahan bisnis. Lantas dimana letak jaminan kualitas pendidikan yang katanya akan ditingkatkan melalui BHP. Masih bisa fokuskah pendidikan kita? Atau pendidikan justru menjadi yang di nomor duakan.

3. BHP hanya melahirkan bangsa kuli
Pemerintah terkesan bermaksud mengelabui masyarakat dengan mensubsidi habis-habisan pendidikan dasar, melalui pasal 41 ayat 1 yang menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menanggung seluruh biaya oprasional pendidikan dasar (SD dan SMP, red) – sementara pendidikan menengah dan tinggi (SMA dan Universitas, red) dibiarkan mencari cara bertahan sendiri. Padalah justru pendidikan menengah dan tinggilah yang membutuhkan dana dan dukungan yang besar di era globalisasi kelak, karena keharusan untuk bersaing dengan masyarakat internasional yang berpendidikan tinggi. Lantas apa yang kemudian terjadi? Masyarakat kita hanya akan sampai pada jenjang pendidikan dasar (menjadi buruh dan kuli) – mengingat hanya jenjang pendidikan itu yang terjangkau biayanya. Sementara itu pendidikan menengah dan tinggi justru akan semakin sulit untuk dijangkau karena mahalnya. Tepat sekali pernyataan menteri kesehatan kita, Dr. Siti Fadilah Supari, bahwa “UU BHP hanya akan manjadikan bangsa ini kuli bagi kapitalis asing”.

Tuntaskan Perubahan..
Karena …
“Pendidikan adalah hak setiap warga Negara, tidak ada alasan untuk menghambat akses memperoleh pendidikan”.

DILEMA PERIKLANAN DI KAMPUS

2008-12-26T05:46:00.000-08:00

“Pihak Rektorat Harus Segera Mengesahkan Aturan Seputar Penertiban Iklan Rokok di Kampus dan Mengacu Pada PP No.19/2003,”

Draf usulan periklanan kampus, dua tahun yang lalu sudah diajukan BLM Unri ke rektorat dan sudah direvisi pada tahun yang lalu. Namun, hingga kini belum juga disahkan. Sabtu (18/10), puluhan umbul-umbul sponsorship berjejeran di area Kampus Unri sebagai bentuk dukungan untuk memeriahkan acara UNRI EXPO 2008 yang ditaja pihak rektorat pada tanggal 20-26 Oktober 2008. Salah satu sponsorship acara tersebut merupakan dari perusahaan rokok.

Senin (21/10), Hendra Gunawan (Presiden Mahasiswa) didampingi Wakil Presiden Mahasiswa, Ketua BLM Unri dan Ketua Komisi I menghadap pihak rektorat (Rektor Unri dan Panitia UNRI EXPO 2008) untuk menyatakan keberatan atas keberadaan iklan rokok di kampus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, secara jelas menyatakan bahwa tempat belajar mengajar merupakan kawasan tanpa rokok. Pada pasal 1 poin 11 dijelaskan pula bahwa kawasan tanpa rokok adalah kawasan yang bebas dari kegiatan produksi, penjualan, promosi, iklan dan atau penggunaan. Artinya pihak rektorat dan panitia telah menyalahi PP. Demikian yang disampaikan Presma saat itu.

Tiga poin alasan yang dikemukakan pihak rektorat atas penggunaan sponsorship perusahaan rokok yaitu : Pertama, tidak mengetahui adanya PP tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Kedua, bercermin dengan universitas lain yang juga menggunakan sponsorship perusahaan rokok dalam melaksanakan even kegiatan. Ketiga, masalah komersil. Setelah berdiskusi panjang mengenai permasalahan ini, pihak rektorat berjanji akan mengadakan negosiasi ulang dengan pihak sponsorship perusahaan rokok.

Sekitar pukul 11.00 WIB, Selasa (21/10) rombongan BEM Unri kembali menghadap pihak rektorat. Alhasil, pihak rektorat mengajukan win-win solution yang intinya bahwa semua umbul-umbul promo rokok di sepanjang jalan Unri akan segera dicabut pada hari itu juga. Sedangkan untuk atribut promo rokok di sekitar area acara UNRI EXPO 2008 akan dicabut semua pada hari Kamis (23/10). Masih pada hari yang sama, pada pukul 14.00 WIB BEM Unri melaksanakan Rapat Koordinasi dengan BEM-BEM fakultas untuk membahas permasalahan tersebut. Perjuangan BEM Unri membuahkan hasil. Umbul-umbul promo rokok dicabut sekitar pukul 17.00 WIB.

Menteri Hukum dan Advokasi BEM Unri, Setia Putra mengatakan bahwa kita harus menjaga harkat dan citra kampus sebagai institusi pendidikan yang seharusnya memberikan pencerdasan. “ Pihak rektorat harus segera mengesahkan aturan seputar penertiban iklan rokok di kampus dan mengacu pada PP No.19/2003,” tegasnya.

Aksi 17 Agustus'an

2008-10-08T23:47:00.000-07:00

BEMKLAMASI

Kami Badan Eksekutif Mahasiswa(BEM) Universitas Riau dengan ini menyatakan keprihatinan Indonesia.

Hal-hal mengenai:

Kemiskinan

Pengangguran

Kebodohan

Kesehatan

Krisis Energi, dan lain-lain

Semua prihal di atas harus diselesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Pekanbaru, Agustus 2008
Atas nama BEM Universitas Riau

Hendra-Dimas